Ini Dia Upaya Dirjen Cipta Karya dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Hari Habitat Dunia

Pada kesempatan yang lalu, saya menulis mengenai upaya Dirjen Cipta Karya yang terus berupaya mensejahterakan masyarakat -dengan prinsip infrastruktur untuk semua-, sebagaimana masuk dalam program Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo.

Pada tulisan sebelumnya baca di sini, saya menjelaskan upaya mensejahterakan masyarakat ini, Dirjen Cipta Karya secara teknis mempunyai program gerakan 100-0-100. Berarti 100 persen air minum aman, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Lantas bagaimana pendekatan dari mencanangkan program 100-0-100 ini?

sumber: klabatnews

Senin (2/10) bertepatan sekali dengan hari Habitat Dunia, dan pada tanggal 2 Oktober ini pula menjadi Hari Habitat pertama yang diselenggarakan setelah New Urban Agenda (NUA) ditetapkan sebagai platform pembangunan perkotaan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.

Pada tahun ini, Hari Habitat Dunia mengusung tema “Housing Policies: Afforadable Homes” yakni penyediaan tempat tinggal yang terjangkau. Jelas, tema ini diangkat guna mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals) dan NUA.

Nah, mewujudkan SDGs dan NUA ini, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Selanjutnya, ditindaklanjuti oleh perencanaan gerakan 100-0-100 Dirjen Cipta Karya.

Dirjen Cipta Karya dalam mewujudkan gerakan 100-0-100 mempunyai 3 pendekatan:

1.       Pembangunan dan permukiman yang dilakukan dengan mebentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

2.       Pemerintah pusat memberikan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan nakhoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah.

3.       Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Pada proses infrastruktur ini, Dirjen Cipta Karya mengembangkan kawasan pemukiman yang sesuai dengan fungsinya sebagai lingkungan hunian dan tempat beraktivitas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  Seperti Dirjen Cipta Karya yang terus mendorong kemandirian PemDa memnuhi kebutuhan dasar permukiman layak huni sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Pemenuhan dari Standar SPM ini meliputi penyediaan air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan pemukiman kumuh perkotaan. Dirjen Cipta Karya Sri Harytoyo menjelaskan, “Kegiatan pembangunan yang dilakukan Direktoran Jendral Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur permukiman.”

Tentu, untuk membantu memaksimalkan Dirjen Cipta Karya pada pembangunan infrastruktur, perlu adanya peran komitmen dari Pemda dan peran aktif juga dari masyarakat, serta pada setiap pemangku kepentingan lainnya pada setiap tahapannya; perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pastinya, pemerintah akan terus berupaya nih memberikan fasilitas dan mendorong keswadayaan masyarakat serta dunia usaha guna menyediakan hunian layak dan terjangkau. Oh ya, kabar bagusnya dari program ini bertujuan untuk menurunkan akumulasi kekuranagn tempat tinggal khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ya, semoga segala usaha dan niat baik dari Dirjen Cipta Karya dan segenap pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dapat membuahkan hasil yang baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Aamin.

Follow IG/twitter: @nursaidr_

nursaidr Saya biasa dipanggil Said. Aktivitas sekaligus pekerjaan saya saat ini sebagai fulltime bloger. Biasa menulis tentang apa? Apa saja, selama tulisan itu mengandung nilai informasi yang bermanfaat untuk pembaca.

Berbagi :